Siaran Pers : Rakor RPJP Ekonomi Kreatif 2009-2025


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 28 Kementerian terkait untuk membahas Percepatan pengembangan ekonomi kreatif ke depan, dimana ekonomi kreatif merupakan sektor penggerak yang dapat menciptakan daya saing bagi sektor lainnya maupun daya saing bagi Bangsa Indonesia.
Dalam paparannya Mari menyebutkan, percepatan perkembangan ekonomi kreatif (Ekraf) tidak lepas arahan strategis di dalam Rencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana ekonomi kreatif dapat mendukung 5 misi, 5 sasaran strategis, 15 indikator strategis dalam rencana pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif 5 tahun ke depan tidaklah lepas dari tahapan dan skala prioritas pembangunan nasional 2005-2025 yang saat ini tengah memasuki tahapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) ke-3 pada 2015-2019 yaitu; memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Mari mengatakan percepatan perkembangan ekonomi kreatif nasional akan berpijak pada Inpres No.6 Tahun 2009, dan di dalam payung hukum ini mempertegas keterliban kementerian terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif yang tertuang dalam misi, tujuan, sasaran, arah dan strategi dalam RPJP Ekonomi Kreatif 2009-2025. “Dalam Rakor kali ini kita akan menegaskan kembali misi, sasaran dan arah strategi termasuk hal-hal yang perlu dilakukan revisi dalam mewujudkan sasaran (goals) RPJP Pembangunan Nasional pada 2025 mendatang melalui kegiatan ekonomi kreatif,” katanya.
Ada tujuh isu strategis yang menjadi potensi maupun tantangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu: (1) Ketersediaan Sumber daya kreatif (orang kreatif-OK) yang profesional dan kompetitif; (2) Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; serta dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah; (3) Industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; (4) Ketersediaan Pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif; (5) Perluasan Pasar bagi karya kreatif; (6) Ketersediaan Infrastruktur dan Teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) Kelembagaan Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
“Kelembagaan tidak hanya terbatas pada lembaganya tetapi juga terkait dengan adalah norma, nilai, peraturan dan perundangan, hukum yang mengatur interaksi dalam ekonomi kreatif dan lembaga yang dapat memfasilitasi interaksi antar aktor ekonomi kreatif sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif, dan peran pemerintah sangat besar dalam aspek kelembagaan ini”, jelas Mari.
Berdasarkan isu strategis ini,maka telah direkomendasikan revisi visi pengembangan ekonomi kreatif nasional ke depan adalah: Indonesia yang berkualitas hidup, berbudaya, berdaya saing, kreatif, dan dinamis secara berkelanjutan dengan 3 misi utama, yaitu: (1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan mengembangkan sumber daya lokal yang berdaya saing, dinamis, & berkelanjutan; (2) Mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh & beragam; (3) Mengembangkan lingkungan yang kondusif yang mengarusutamaan kreativitas dalam pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Bangsa Indonesia pasti dapat mewujudkan visi tersebut jika kita semua bersatu, bersama-sama, bergotong royong untuk memperkuat pondasi pembangunan ekonomi kreatif yaitu orang kreatif, memperkuat kelembagaan sebagai payung dari pengembagnan ekonomi kreatif yang dapat memperkuat 5 pilar pengembangan ekonomi kreatif, yaitu: sumber daya alam dan budaya, industri, pembiayaan, infrastruktur dan teknologi, dan pemasaran”, Kata Mari
Mari menjelaskan lebih jauh, agar terjadi percepatan pengembangan ekonomi kreatif nasional, maka perlu penguatan koordinasi yang perlu dipayungi dalam sebuah regulasi yang lebih kuat dari Inpres yang telah ada. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Mari berharap dapat dihasilkan Perpres pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2014 ini. Dalam Perpres ini, selain kementerian dan lembaga yang telah ada di dalam Inpres No.6 Tahun 2009, maka diharapkan LKPP, BSN, BNSP, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga dapat dilibatkan dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi kreatif nasional.
Pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan langkah yang tepat bagi Pemerintah untuk dapat mempercepat pengembangan ekonomi kreatif nasional ke depan, dengan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang berkualitas hidup, berbudaya, berdaya saing, kreatif, dan dinamis secara berkelanjutan. (Puskompublik)

BERITA

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Khusus Cluster Tanjung Puting
Pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017, telah diadakan rapat koordinasi tindak lanjut aksi program...Read More

Kegiatan Koordinasi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat ke Kantor Balai Taman Nasional Tanjung Puting.
Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat dalam hal ini Bpk. Drs. H. Gusti. M. Imansyah,...Read More

Apel Di Lingkungan Kantor Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat
Bpk. Drs. H. Gusti M. Imansyah, M. Si, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat...Read More

Rapat Evaluasi Kegiatan Liburan Idul Fitri 1438 H di Kawasan Wisata Pantai Kubu
Mengevaluasi kegiatan dan kekurangan/kendala yang terjadi di lapangan untuk diperbaiki agar kegiatan serupa di tahun...Read More

Rapat dengar pendapat dengan pelaku seni dalam rangka rencana kegiatan bidang Ekonomi Kreatif T.A 2018
Kegiatan ini adalah sebagai wadah komunikasi antara pelaku seni dan Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata...Read More


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]